Tengku : “Kami Tidak Pernah Melaporkan Bupati Pasaman”

LSM GARUDA RI PASAMAN MEMBANTAH

PASAMAN, Investigasi News — Ketua LSM Garuda RI DPD Kabupaten Pasaman Zainudin Usman alias Tengku membantah bahwa pihaknya telah dan pernah melaporkan Bupati Pasaman Benny Utama ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Menurutnya hal itu sangat tendensius dan mendiskreditkan kredibilitas LSM-nya. Bahkan hal ini bisa mengadu domba LSM Garuda RI dengan Bupati Pasaman.

“Tidak pernah kami melaporkan Pak Benny selaku Bupati Pasaman ke Kejaksaan. Apalagi Informasi yang sempat tayang di media massa tersebut sama sekali tidak betul dan salah besar. Hal ini membuat kami jadi serba salah dan malu sama Pak Benny, “ujar Zainudin Usman alias Tengku didampingi dua anggotanya, Gurdiman Sakti dan Nelson Hasibuan. Menurutnya sesuai data yang mereka terima tentang APBD Pasaman tahun 2012, seharusnya anggaran yang ada dari dana perimbangan DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk Kabupaten Pasaman berjumlah Rp.582.349.875.124,-

“Tapi setelah kami investigasi dan jumlahkan APBD 2012 tersebut, hanya kami jumpai anggaran sebesar Rp 493.250.029.595,- Dugaan kami Pemkab Pasaman sengaja tidak dimasukan anggaran sebanyak Rp.89.099.845.529,- lagi ke APBD-nya. Lalu timbul tanda tanya kemana perginya dana itu,” ucap Zainudin dan Gurdiman menerangkan prasangka mereka.

Eh,, belakangan setelah itu kami baru tahu bahwa ternyata sisa yang Rp89 milyar itu tidak diturunkan sekaligus oleh pemerintah pusat dan baru dikucurkan pada tahun berikutnya di 2013 dan 2014. “Semua data yang kami peroleh tersebut, termasuk jumlah anggaran yang kami oret-oret di komputer, seluruhnya tersimpan dalam flash disk.. Dan kami heran kok data tersebut bisa keluar di berita Koran, “sebut Gurdiman.
Tentang fotonya yang keluar di Koran sedang menyerahkan berkas pengaduan ke Humas Kejaksaan Tinggi Sumbar, menurut Tengku itu adalah pada saat Dia dan kawan-kawannya memasukan laporan tentang proyek Dinas Kehutanan yang putus kontrak serta dugaan tipikor pengguanaan dana BOS SD/SMP se-Kabupaten Pasaman.

Menanggapi pemberitaan yang berjudul Bupati Pasaman dan sejumlah SKPD dikadukan ke Kejati Sumbar, Bupati Pasaman Benny Utama yang ‘dicegat’ usai shalat Jumat di Masjid Al Mutaqin Lubuk Sikaping, cuma tersenyum renyah. Namun Benny mengaku sangat menyayangkan adanya pemberitaan tendensius seperti itu.
Menurutnya Pemkab Pasaman yang tengah Ia nahkodai telah berupaya mengembangkan pola-pola transparansi dalam penggunaan anggaran APBD sejak empat tahun terakhir. Diantaranya, pada setiap tutup buku akhir tahun anggaran Pemkab Pasaman selalu menayangkan kinerja keuangan APBD Pasaman di media masa. “Laporan Realisasi anggaran APBD tahun 2012 yang dipermasalahkan tersebut telah kami tayangkan dua halaman penuh di salah satu Koran Harian terbitan Sumatera Barat awal tahun 2013 lalu, “sebut Bupati.

“Malah sirkulasi penggunaan dana APBD Kabupaten Pasaman telah tersambung secara on line ke BPK dan setahu saya tidak banyak Kabupaten / Kota di Sumatera Barat yang telah melakukan hal ini,” ungkap Benny.
Lalu, selama tiga tahun terakhir, Pemkab Pasaman juga telah meng-upload ke publik seluruh data objek pembangunan serta jumlah dananya. Data itu dibagi per-kecamatan. Maksudnya berapa total dana pembangunan per-kecamatan dirinci dan disampaikan ke masyarakat melalui media luar ruang berupa baliho ukuran besar yang dipajang di tempat-tempat strategis di masing-masing kecamatan.

Dari data tersebut, masyarakat akan dapat melihat dan mengetahui apa saja proyek dan kegiatan di kecamatan mereka pada tahun berjalan sekaligus bisa mengetahui berapa jumlah dana, dari mana sumber dananya (DBH, DAK atau DAU) serta di mana lokasinya.
Menurut Benny Utama, hal ini selain untuk mewujudkan transparansi, juga diharapkan akan memunculkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi secara langsung proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
Selain transparansi yang dikembangkan Pemerintahan Benny Utama di Pasaman, yang pasti penggunaan APBD akan diawasi, diaudit dan diperiksa oleh BPKP, BPK dan pengawas fungsional lainnya. “Alhamdulillah, kinerja keuangan Pemkab Pasaman tahun kemaren telah dinilai baik oleh BPK RI dan kita memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), “sebut Bupati Pasaman Benny Utama.

Terhadap SKPD dilingkup Pemkab Pasaman, Benny Utama minta agar mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik dan dengan semua pihak, termasuk LSM dan Pers. Sehingga salah persepsi dan salah penafsiran yang telah terjadi, tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang.

Ditempat terpisah, Ketua PWI Pasaman, Rismainaldi mengaku prihatin dengan ulah segelintir orang di Pasaman, yang senantiasa menjadikan dunia jurnalistik sebagai mesin politik kotor mereka, apalagi menjelang masa-masa Pilkada saat ini.

“Tolong jangan dirusak kebebasan pers sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politik dan lebih ironisnya, informasi yang disampaikan itu adalah berita bohong dan fitnah belaka. Karena yang jadi korban bukan saja orang yang diberitakan, namun akan berimbas pada anak, isbtri dan keluarga mereka, “ujar Ris.
Ketua PWI Pasaman dua periode ini berharap para ‘petarung’ Pilkada Pasaman main ‘fair play’ saja. Kalau tidak punya program, sebaiknya jangan ikut-ikutan maju menjadi calon kepala daerah.. Jika dipaksakan bisa rusak jadinya, karena mudos yang digunakan hanyalah Black Campaign untuk menyerang orang lain.- [*]