Mahasiswa Demo, Seret Keranda

DEMO LISTRIK: Puluhan mahasiswa sambil membawa keranda jenazah sebagai simbol 
matinya pelayanan PLN melakukan demonstrasi di depan pintu masuk gedung DPRD.

KRISIS LISTRIK PLN NUNUKAN

NUNUKAN, Investigasi News—Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pembebas Rakyat (Ampera), Kabupaten Nunukan menggelar demo memprotes krisis lisrtrik yang terjadi 4 (empat) bulan terakhir. Puluhan mahasiswa dari Poltek, STIT dan HMI ini sebelumnya menggelar do’a bersama di Tugu Dwikora. Usai menggelar doa puluhan mahasiswa itu, mengarak Keranda yang disimbolkan sebagai matinya listrik di Nunukan sembari keliling Kota Nunukan. Dari Tugu Dwikora Keranda itu mereka seret menuju Pelabuhan, kemudian bergerak menuju Jalan Angkasa, Jalan Ujang dan menuju Kantor DPRD Nunukan.

Rencananya mereka mendesak DPRD Nunukan untuk mengusut tuntas permasalahan krisis listrik di Nunukan. Rombongan puluhan mahasiswa sampai di Kantor DPRD Nunukan Pukul 09:30 WITA. Rombongan mahasiswa tertahan oleh Berikade Polisi di pintu gerbang sebelah timur Kantor DPRD Nunukan. Karena tertahan mereka kemudian menggelar orasi di depan pintu gedung DPRD Nunukan. “Kami menuntut DPRD Nunukan mengusut tuntas permasalahan ini. Warga sangat membutuhkan listrik. DPRD Nunukan tidak serius mengusut masalah listrik selama ini. Hari ini kami tuntut DPRD Nunukan menyelesaikan permasalahan ini!, “teriak salah seorang Mahasiswa yang melakukan orasi.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembebas Rakyat (Ampera), melakukan Demo sambil membawa Keranda dan membentangkan poster serta berorasi di depan pagar Kantor DPRD Kabupaten Nunukan. Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Pembebas Rakyat (Ampera), Jumadi Arizal, meminta kepada pihak DPRD Nunukan mendesak agar PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan PT. Bugak selaku Operator Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sebaung, membuka kontrak kerja sama.

Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pembebas Rakyat (Ampera) beralasan, di era kebebasan informasi seperti saat ini, kedua belah pihak harus membuka isi perjanjian, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya mengatasi krisis listrik di daerah ini. “Ini harus dibuka, karena jangan sampai di sini ada ‘Papa minta Saham’. Kasus ini akan kami kawal sampai tuntas, “ujarnya, di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan saat diterima Anggota DPRD Nunukan dan manajemen PT. PLN Persero Area Berau.

Selain itu,”Jumadi”merasa heran, karena DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan sama sekali tidak mengetahui Isi Perjanjian kedua belah pihak. Apalagi, keberadaan PT. Bugak juga masih menjadi misteri. Hingga kini tidak jelas dimana Kantor Perwakilan PT Bugak itu?, “Apakah ini sebatas nama atau hanya nama saja? PT. Bugak selaku pihak ketiga PLN, dimana? DPRD juga jangan tutup mata terhadap ini, “ungkapnya. (TIM)